Beda DPR dan KPK soal rumah sekap

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Beda DPR dan KPK soal rumah sekap

Pengakuan dari tersangka kasus suap Akil Muktar, Miko Panji Tirtayasa kepada Pansus Angket KPK beberapa waktu lalu mengejutkan seluruh anggota Pansus Angket KPK. Tidak hanya Pansus Angket KPK saja, publik pun terkejut dengan pengakuan tersebut.

Sontak, pengakuan Miko tersebut menjadi catatan penting bagi Pansus Angket KPK. Ada dua rumah sekap atau Safe House (versi KPK) yang akan dikunjungi Pansus Angket KPK berdasarkan pengakuan Miko,  yakni di Kelapa Gading dan Depok.

Menurut Ketua Pansus Angket KPK, Agun Gunanjar Sudarsa, bila memang benar pengakuan dari Miko adanya rumah sekap atau Safe House, maka KPK menyalahi aturan dan perlu dipertanyakan fungsinya.

"Bisa jadi bagian dari revisi UU 30 Tahun 2002 tentang KPK," kata Agun kepada Rimanews.

Dalam UU KPK, tidak ada rumah sekap atau pun Safe House dan pemeriksaan saksi maupun tersangka yang dilakukan di KPK.

Tak hanya itu, Agun menilai, rumah sekap atau Safe House harusnya menjadi tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Kalau ada rumah sekap atau Safe House, terus fungsi LPSK di mana? KPK Mengabaikan kewenangan LPSK dan itu tidak boleh," kata Agun.

DPR kunjungi rumah sekap

Hari ini rencananya rombongan panitia khusus (pansus) angket KPK akan mendatangi salah satu safe house di Depok, Jawa Barat.

"Ya kita lihat-lihat di sana seperti apa," ujar Wakil Ketua Pansus Angket Teuku Taufiqulhadi saat dihubungi, Kamis (10/8) malam.

Sama seperti Agun, Taufiqulhadi juga menegaskan apabila safe house itu tidak diatur dalam Undang-undang. "Jadi kalau mereka mengatakan safe house adalah bohong, itu harus kita laporkan kepada polisi, melakukan pembohongan. Kunjungan persoalan lain. Safe house itu saya katakan tidak ada UU. Kalau ada, berarti itu ilegal dan kalau ilegal berarti adalah sebuah kejahatan," ujar Taufiqulhadi, Rabu (9/8).

Benarkah safe house tak diatur dalam UU?

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menyebutkan setidaknya ada dua UU yang merujuk diperlukannya Safe House. Kedua UU itu adalah UU  30 tahun 2002 tentang KPK terkait perlindungan saksi.

"Pasal 15 huruf a UU KPK yang menyatakan KPK berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan atau pun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi," kata Febri

Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan memberikan perlindungan dalam ketentuan ini meliputi juga pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau melakukan evakuasi, termasuk perlindungan hukum.

Selain UU 30 Tahun 2002, juga ada UU no 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

"Pasal 5 ayat (1) huruf k UU nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) disebutkan saksi dan korban berhak mendapatkan tempat kediaman sementara," ujar Febri.

Hentikan konflik horizontal nelayan
Tifatul lebih khusyuk ke Jokowi daripada Allah
Pengelolaan kesan pada pakaian adat Jokowi
Yang luput dari pidato Jokowi
Paimo, berpetualang ke ujung Benua Amerika dengan sepeda
Fetching news ...