Ormas dadakan untuk kepentingan Pilkada

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Ormas dadakan untuk kepentingan Pilkada

Banyak organisasi kemasyarakatan yang dibentuk dadakan menjelang pemilihan kepala daerah. Biasanya, yang bentuk adalah kepala daerah yang hendak maju lagi. Tapi, kerapkali usai Pilkada,  ormas dadakan itu dibiarkan begitu saja, dan kondisi ini acapkali menjadi bibit masalah.

Hal tersebut diungkapkan mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri Budi Prasetyo, dalam acara lokakarya pers Kelompok Kerja Wartawan Kementerian Dalam Negeri, di Bandung, kemarin. Menurut Budi, dalam Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan atau UU Ormas, ditegaskan, bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebagai pembina umum. Kewenangannya, bisa mengatur dan mengintegrasikan data Ormas.

"Tapi ormas itu kan tak hanya terdaftar di Kemendagri saja. Tapi juga di kementerian atau lembaga lain, tapi acapkali, organisasi yang sudah mati, tak diketahui lagi," kata Budi yang juga staf khusus Mendagri ini.

Dalam konteks ini, lanjut Budi, integrasi data menjadi hal krusial. “Ini yang jadi tugas Kemendagri. Ini pula yang sedang dilakukan Kemendagri, mengintegrasikan data. Karena berdasarkan pengalaman, saat Pilkada muncul dan lahir ormas yang dibentuk oleh inkumben yang hendak maju lagi. Tapi, ketika inkumben itu kalah, ormas yang dibentuk tidak diperhatikan lagi. Ini bisa berekses negatif. Bupatinya kalah, ormasnya bubar, jadinya premanisme, ini terjadi," kata Budi.

Pilkada serentak 2018

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 14 Juni 2017 sudah meluncurkan jadwal resmi tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018.

Dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2017, Pasal 4 disebutkan tahapan pemilihan terdiri atas tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.

Saat ini KPU terus menyelesaikan tahapan persiapan antara lain, penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), serta pemutakhiran data dan daftar pemilih.

Dalam lampiran PKPU Nomor 1 Tahun 2017 disebutkan, kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dimulai pada sejak 14 Juni 2017, sedangkan pembentukan PPK dan PPS dimulai sejak 12 Oktober 2017.

Pengolahan DP4 akan dilakukan dari 24 November 2017 hingga 30 Desember 2017. KPU akan mulai melakukan proses pemutakhiran data dan daftar pemilih pada 30 Desember 2017.

Berikutnya, penerimaan DAK2 akan dimulai 31 Juli 2017 dan pendaftaran pasangan calon akan dimulai pada 1 Januari 2018.

Masa kampanye sendiri akan dimulai pada 15 Februari 2018 dan masa tenang dan pembersihan alat peraga akan dimulai pada 24 Juni 2018.

Adapun pemungutan dan penghitungan suara Pilkada Serentak 2018 sendiri akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018. Sedangkan rekapitulasi akan dilaksanakan pada 28 Juni 2018.

Potensi konflik

KPU memprediksi potensi konflik pilkada serentak di tahun 2018 sangat tinggi. Hal itu disebabkan oleh jumlah pemilih dan anggaran yang akan berputar di pilkada 2018 mencapai rekor tertinggi dalam sejarah pilkada di Indonesia.

Jumlah pemilih yang akan diperebutkan dalam pilkada serentak 2018 mencapai 158 juta orang atau 80 persen dari jumlah pemilih dalam pemilu nasional 2019 yang diperkirakan mencapai 197 juta orang.

Sebanyak 80 persen dari total pemilih nasional akan diperebutkan oleh peserta pemilu 2018, yang jaraknya tidak lebih dari 10 bulan akan diperebutkan lagi dalam kontes pemilu nasional 2019.

Adapun anggaran yang akan berputar pada 2018 ditaksir mencapai belasan bahkan puluhan triliun. Untuk KPU saja, mereka mengajukan anggaran hingga Rp 11,9 triliun, meski diakui ada potensi koreksi anggaran. Dana tersebut tidak termasuk anggaran untuk Bawaslu, TNI, Polri, DKPP, Pemerintah Daerah, dan kandidat.

Sebagai perbandingan, jumlah uang yang berputar dalam pilkada 2015 yang diikuti 269 daerah mencapai Rp 6,4 triliun, tidak termasuk sisa anggaran. Jumlah itu bukan hanya KPU saja, melainkan dari seluruh lembaga terkait penyelenggaraan pilkada 2015 dan kandidat.

Sementara itu, dalam pilkada 2017 yang diikuti 101 daerah, uang yang berputar hanya sekitar Rp 4,3 triliun, tidak termasuk sisa anggaran.

Karena uang yang terlibat banyak dan jumlah pemilih yang diperebutkan pun demikian, kompetisi pada 2018 ini akan berlangsung lebih ketat, sehingga potensi gesekan lebih terbuka.

Selain itu, ada potensi konflik yang disebabkan pergantian penyelenggara pemilu. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota disebutkan tidak ada lagi perpanjangan masa jabatan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada dan berakhir masa jabatannya pada masa tahapan.

Dalam regulasi sebelumnya, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada dan berakhir masa jabatannya pada masa tahapan, bisa diperpanjang sampai tahapan selesai.

Di beberapa tempat, masa jabatan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota berakhir persis pada hari pemungutan suara: ada yang H-1, H-10, H-satu bulan, bahkan dua hari setelah hari pemungutan suara.

Berdasarakan UU 10/2016 tersebut, KPU harus melakukan rekrutmen. Maka, selama proses rekrutmen, potensi konflik tinggi, karena peserta berpeluang melakukan intervensi.

DPR akan tindaklanjuti laporan Amnesty International terkait politik apartheid Myanmar
Membedah masalah guru Indonesia
Program Sosial BI harus mampu meningkatkan kesejahteraan petani
Isi pertemuan Jokowi dengan PM Najib
Kemenag sosialisasi larangan selfie di Masjidil Haram
Fetching news ...