Jangan ada pembohongan publik soal Freeport

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Jangan ada pembohongan publik soal Freeport

 

Anggota Komisi VII DPR, M Nasir menilai pemerintah lemah dalam bernegosiasi dengan Freeport termasuk janji pembangunan smelter.

“Soal Freeport ini jangan jadi pembohongan publik. Proses divestasi saja dari awal sudah sulit, sekarang janji pembangunan smelter juga tidak jelas," ujar M.Nasir dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri dan Wakil Menteri ESDM (energy dan sumber daya mineral) beserta jajarannya di ruang rapat Komisi VII DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2017).

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi VII lainnya, Tjatur Sapto Edy yang mengatakan jangan sampai pemerintah dipermainkan oleh PT Freeport soal janji membangun smelter. Pasalnya, hingga kini belum ada tanda-tanda pembangunan smelter di Gresik yang konon sempat beredar kabar akan dijadikan tempat pembangunan smelter PT Freeport.

Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Golkar, Eni Maulani Saragih pun mempertanyakan kesanggupan pemerintah menguasai saham Freeport sejumlah 51 persen, sementara janji pembuatan. Lebih lanjut ia juga berharap Freeport memiliki itikad baik untuk merealisasikan janjinya tersebut.

"Wajar jika kita menjadi ragu karena sikap dan langkah yang dilakukan Freeport tidak seiya dan sekata. Polemik ini harus menjadi pelajaran bagi pemerintah," papar Eni.

Menanggapi hal itu Menteri ESDM Ignatius Jonan menjelaskan bahwa janji membangun smelter Freeport masih tertunda disebabkan proses transisi divestasi atau keputusan kepemilikan 51 persen segera dipegang pemerintah.

Dilanjutkannya, untuk mencapai divestasi 51 persen, sebanyak 40 persen participating interest Rio Tinto, perusahaan tambang terbesar kedua di dunia asal Australia, akan diakuisisi oleh BUMN yang ditugaskan pemerintah bersama-sama dengan BUMD (Badan usaha milik daerah). Selain itu saham milik PT Indocopper sebanyak kurang lebih 9 persen yang dikuasai Freeport McMoran juga akan diambil alih pemerintah.

"Sampai saat ini, negosiasi sudah dilakukan, dan mulai dibahas legal drafting  untuk akuisisi sahamnya,"ujar Jonan. 

Permintaan DPR

Sebelumnya, Komisi VII mendorong supaya pengolahan konsentrat PT. Freeport Indonesia dapat sepenuhnya dilaksanakan di Indonesia. Karena hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang Minerba yang kini berlaku.

"Kita dorong agar seluruh pengolahan konsentrat PT Freeport dapat dilakukan di Indonesia. Saat ini baru 40 persen yang sudah bisa dipisahkan, 60 persen sisanya masih diolah di luar negeri," kata Anggota Komisi VII DPR RI Tjatur Sapto Edy disela-sela pertemuan Komisi VII dengan beberapa mitra kerjanya di Gresik, Jatim, Kamis (23/11/2017).

Oleh karena itu, Komisi VII mendorong supaya lebih ditingkatkan pembangunan smelternya. "Kalau smelter ada di Indonesia, maka kita dapat mengetahui seluruh hasil kandungan yang terdapat didalamnya. Pembangunan smelter juga akan menciptakan lowongan pekerjaan bagi masyarakat. Sumber daya lokal juga dapat ikut mensuplai," tutupnya.

Aturan pembangunan smelter

Kewajiban membangun smelter tertuang dalam Undang-Undang No. 4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara atau Minerba, yang di antaranya mengatur ekspor bahan tambang yang belum dimurnikan dan larangan bagi perusahaan tambang di Indonesia untuk mengekspor bahan tambang mentah mulai Januari 2014.

Pemerintah akan memberi sanksi di antaranya menghentikan kontrak karya bagi perusahaan tambang di Indonesia yang tidak memenuhi kewajiban membangun smelter hingga akhir 2014, menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dalam Undang-Undang Minerba ditegaskan pembangunan smelter selambat-lambatnya dilakukan pada 12 Januari 2014. Alasan utama ketetapan tersebut dia ntaranya karena ekspor bijih mineral yang terus meningkat sejak 2008, namun tidak memicu perkembangan sektor hilir pertambangan.

Menurut catatan pemerintah, Pada akhir masa pemerintahan SBY, sebanyak 158 perusahaan pertambangan sudah mengajukan rencana membangun smelter.

Pembangunan smelter tersebut membutuhkan anggaran sekitar US$1,5 milyar dan waktu sekitar empat tahun. Untuk itu pemerintah menyarankan para pengusaha pertambangan bekerja sama membangun smelter supaya lebih ringan. Para pengusaha pertambangan ditambahkan dapat mengajukan pinjaman dari perbankan asing dan nasional untuk membangun smelter tersebut. 

Gaya kepimpinan Jokowi di mata menterinya
Jenis korupsi paling digemari kepala daerah
Pemerintah kenakan pajak barang tak berwujud tahun depan
Harapan Sri Sultan HB X ke advokat
Pinisi yang jadi warisan Unesco
Fetching news ...