Kivlan Zein tuding tiga partai ini kerjasama dengan komunis

REPORTED BY: Insan Praditya

Kivlan Zein tuding tiga partai ini kerjasama dengan komunis Mantan Kepala Staf KOSTRAD, Kivlan Zein

Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayjen (Purn) Kivlan Zein menuding terdapat tiga partai politik pendukung Jokowi yaitu Nasdem, PDIP dan Golkar yang bekerja sama dengan partai komunis Cina dalam hal paham dan ideologi.

"PDIP tanda tangan bersama untuk pengaderan, sekarang NasDem juga ikut dengan Partai Komunis Cina untuk melakukan pengaderan," ujarnya dalam diskusi 'Membedah Agenda Politik Komunisme dan Khilafah di Pilpres 2019 di Jakarta, Sabtu (13/10/2018).

Dia menuduh Setya Novanto menandatangani perjanjian kerja sama dengan partai komunis Cina ketika menjabat sebagai ketua DPR RI.

"Golkar juga ikut setelah Setya Novanto masuk penjara ini. Sama-sama tanda tangan pengaderan dari Cina. Masa negara Pancasila kerja sama dengan negara komunis?" tegasnya.

Kala itu, Kivlan menuding Jokowi mendapat dukungan suara pada pilpres 2014 silam dari Partai Komunis Indonesia (PKI) sebanyak 15 juta suara, walaupun dia tidak bisa menunjukkan bukti secara kongkret.

"Saya baca konsep pidato RAPBN 2015, setelah dilantik 20 oktober 2014, mau dimasukkan, kita dapat konsepnya lewat draf pidato, permohonan maaf negara dan memberikan kompensasi kepada PKI," jelasnya.

Pada saat itu, ketika pihak dari Partai Komunis Indonesia (PKI) memberikan dukungan suara kepada Jokowi, mereka mengajukan syarat kepadanya untuk membacakan permintaan maaf kepada pihak yang telah dibunuh pada pembantaian komunis di masa Orde Baru tersebut. Namun, Jokowi menolak membacakan nya.

"Untung Jokowi tidak mau, kalau mau, habis," terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Juru bicara Tim Kampanye Nasional, Mohammad Guntur Romli mengatakan pihaknya akan menempuh jalur hukum atas tudingan yang diberikan kivlan, karena tuduhan tersebut tidak di dasarkan pada bukti yang kuat.

"Tentu saja langkah hukum, siapa saja yang memfitnah, memberikan hoaks, mengaitkan Pak Jokowi dengan PKI, maka dia harus berhadapan dengan hukum," tutup Guntur.

https://www.youtube.com/watch?v=CxChLYPkz_Y

Jokowi pilih kostum khusus saat debat dengan Prabowo
Demokrat nilai pembentukan TGPF Novel sarat kepentingan politik Jokowi
Fahri Hamzah: Debat pilpres jangan seperti lomba cerdas cermat
Jelang debat, Zulkifli Hasan sarankan Prabowo-Sandi santai-santai
Rizal Ramli tak percaya lembaga survei
Ignasius Jonan mangkir, DPR kecewa
Anggota DPR banyak tak lapor harta kekayaan, ini kata sang Ketua
Polemik pembangunan tol, Fahri Hamzah: itu tol punya swasta
TKN pertimbangkan gelar pidato kebangsaan ala Jokowi
Arus modal masuk berpotensi buat IHSG naik hari ini
Kemendikbud tak ingin ada sekolah favorit
Ini tiga ciri pemerintahan Jokowi otoriter menurut Amien Rais
 Lagu Jogja Istimewa dijiplak pendukung Prabowo, Ini respons Kubu Jokowi
PKS nilai pidato Prabowo tepis anggapan pesimisme
Kubu Prabowo minta KPK periksa Tjahjo Kumolo terkait kasus Meikarta
Fetching news ...