Ini alasan Golkar setuju dana saksi pemilu jadi beban negara

REPORTED BY: Insan Praditya

Ini alasan Golkar setuju dana saksi pemilu jadi beban negara Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan alasan Partai Golkar menyetujui dana saksi pemilu dibebankan ke negara. Golkar setuju apabila dana tersebut  dikelola oleh KPU dan Bawaslu, tidak dibebani ke Partai Politik. Menurut Airlangga, ia menyetujui hal ini karena saksi merupakan hal krusial, oleh karena itu hendaknya dana ditanggung negara dan dibagi rata ke Partai Politik.

"Tentunya asas keadilan, karena pemilu ini kan Pilpres, Pemilu DPR, DPD dan salah satu faktor krusial untuk menjalankan demokrasi itu adalah saksi. Oleh karena itu saksi  diberikannya secara adil dan merata (dari negara) kepada seluruh partai politik," kata Airlangga saat ditemui wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (18/10/2018).

Airlangga mengatakan Pemilu merupakan agenda politik nasional. Oleh karena itu, menurutnya dana saksi itu sebagai langkah baik untuk demokrasi di Indonesia.

"Kita melihat pemilu Presiden dan pemilu legislatif bagian dari agenda politik nasional dan kita mengharapkan bahwa ini akan mendorong tata kelola dengan baik," ujarnya.

Airlangga juga ikut angkat suara terkait dengan keputusan KPU dan Bawaslu yang menolak untuk mengelola dana saksi pemilu 2019. Menurutnya, apabila dana saksi masuk dalam APBN 2019 maka seluruh lembaga harus tunduk pada Undang-undang.

"Ini kan namananya APBN kan merupakan perintah UU seluruh lembaga negara dan pemerintah tunduk pada UU dan bagian dari sumpah jabatan pejabat publik," katanya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan pihaknya menolak mengelola dana saksi partai politik di Pemilu 2019 yang tengah diusulkan di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2019. Ia mengatakan dana saksi yang akan dikelola terlalu besar.

"Enggak. KPU urusannya sudah terlalu banyak. Itu juga akan jadi beban luar biasa," kata Arief beberapa waktu yang lalu.

Arief mengatakan bukan hal yang mudah untuk mengelola dana saksi yang begitu besar dan juga untuk dipertanggungjawabkan.

"Saya menghitung kalau dana saksi per saksi Rp200 ribu ada Rp2,5 triliun itu bukan hal yang mudah mengelola uang demikian besar dan mempertanggungjawabkannya," tutupnya.

Kubu Prabowo nilai kubu Jokowi sering serang dengan isu-isu aneh
Prabowo-Sandi tiga kali minta maaf, PSI : Mesti taubat dan hijrah
Irlandia selidiki pengakuan tiga pilot yang lihat piring terbang
PDI sebut 'poster Jokowi raja' jurus baru kampanye hitam
Mahathir Mohamad temui Vladimir Putin bahas jet tempur
Fahri Hamzah resmikan program magang ke Jepang
Sri waspadai penguatan dolar dan harga minyak
Akar kecanduan air rebusan pembalut
Korban kekerasan seksual di institusi pendidikan jauh dari keadilan
TKD Jabar: Suara Jokowi-Ma'ruf di Priangan Barat dan Priangan Timur masih lemah
DPR desak Kemenag efisienkan pembuatan kartu nikah
Ma'ruf Amin: Masyarakat salah paham soal orang buta dan budek
Demokrat sepakat dengan Sandiaga soal genderuwo ekonomi di pemerintahan Jokowi
Kubu Prabowo sebut penurunan kemiskinan Jokowi kalah dengan Megawati dan Gusdur
DPR nilai sudah seharusnya standar nilai CPNS tinggi
Fetching news ...