Demokrat sepakat dengan Sandiaga soal genderuwo ekonomi di pemerintahan Jokowi

REPORTED BY: Insan Praditya

Demokrat sepakat dengan Sandiaga soal genderuwo ekonomi di pemerintahan Jokowi Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean

Kepala Divisi Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahean membenarkan pernyataan Sandiaga Uno yang menuding adanya genderuwo ekonomi di pemerintah. Hal itu disebabkan oleh tidak bertumbuhnya ekonomi secara signifikan.

"Apa yang disampaikan oleh Sandi itu benar. Ada 'genderuwo ekonomi' yang menakutkan karena ekonomi tak kunjung tumbuh," ujarnya di gedung DPR-MPR RI Jakarta, Selasa (13/11/2018).

Menurutnya, 'genderuwo ekonomi' sangat menakutkan masyarakat dan pengusaha. Tapi tidak menakutkan bagi pengusaha pendukung penguasa,sehingga menyebabkan dunia usaha tidak sehat.

"Pengusaha ketakutan, dunia usaha tidak sehat, hanya sehat bagi para pendukung penguasa saja," tegasnya.

Kendati demikian, Dia mengatakan bahwa genderuwo yang paling menakutkan yakni genderuwo di kerajaan pajak yang bersifat tirani, sehingga seakan-akan mencekik para pengusaha

"Genderuwo yang paling menakutkan adalah kejaran pajak yang membuat pengusaha makin tertekan," tutupnya.

Menanggapi hal tersebut,Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf, Ace Hasan Syaidzly  mengatakan istilah 'genderuwo ekonomi'  Sandiaga tidak berdasarkan pada fakta yang objektif di lapangan. Ace berpendapat, narasi yang muncul hanya berdasar pada narasi yang bersifat "pesimistis".

"Bagi kami, 'genderuwo ekonomi' tecermin dari pernyataan para politisi yang selalu menakut-nakuti rakyat dengan narasi yang pesimistis dan ketidakpastian ekonomi yang sebetulnya tidak sesuai dengan fakta objektif yang dihadapi masyarakat," ujarnya dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (13/11/2018).

 

BPN usul pemantau Internasional awasi Pilpres 2019
3 Gunung Indonesia terbaik yang cocok untuk pendaki pemula
Kubu Jokowi klaim paling sedikit langgar aturan kampanye
Siapa pelanggar kampanye terbanyak? Ini kata Bawaslu
Bukan hanya barang, Cina juga bikin Kota Paris versi KW
3 bulan kampanye Pemilu, Bawaslu catat 192 ribu pelanggaran
\
Palestina jadi isu penting agenda diplomasi Parlemen
Penyebab korupsi menurut ahli filsafat Islam
Tanggapi #Sandiwara Uno, PAN: TKN sebaiknya fokus pada kebijakan dan program
Fahri Hamzah setuju pembentukan Pansus KTP elektronik
PDI: BPN pindah ke Jateng justru membangunkan banteng tidur
Sandi dituding playing victim, BPN: Jangan langsung tuduh
Fitnah Jokowi PKI, BPN minta La Nyalla diproses polisi
Momen kampanye, pengamat ragu DPR segera revisi UU perkawinan
Fetching news ...