DPR desak Kemenag efisienkan pembuatan kartu nikah

REPORTED BY: Insan Praditya

DPR desak Kemenag efisienkan pembuatan kartu nikah Ruangan Gedung DPR-MPR RI

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid mendesak Kementerian Agama agar mengefisienkan pembuatan kartu nikah dengan anggaran yang minim, yaitu dengan menerbitkan buku dan kartu nikah sekaligus. Hal tersebut menyangkut keputusan kemenag yang akan menerbitkannya pada akhir November ini.

"Asal sekali lagi kita desak Kemenag agar bekerja lebih efisien sehingga dengan biaya yang sama itu mereka mendapat buku dan kartu. Tapi sekali lagi kalau Kemenag bekerja lebih efisien, dengan harga yang sama dia dapat buku dan dapat kartu. Ya kan," ujarnya di gedung DPR-MPR RI Jakarta, Selasa (13/11/2018).

Lebih lanjut, dia menanyakan kepada Kemenag apakah orang yang sudah lebih dulu menikah akan mendapatkan kartu nikah atau tidak, mengingat kebijakan tersebut baru dijalankan akhir November ini.

"Ada persoalan lain. Bagaimana orangtua-orangtua yang sudah dapat buku. Apakah wajib dapat kartu atau tidak? Ini kita berikan kepada dia pilihan apakah cukup buku saja atau mereka juga ingin dapat buku dan seperti anak muda dapat kartu," tanyanya.

Namun,dia mengingatkan kepada Kemenag untuk mempermudah proses perolehan kartu tersebut, sehingga konsolidasi kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

"Jika ada kasus seperti ini harus dimudahkan perolehannya. Harus lebih mudah dari mendapatkan SIM seperti itu. Sekali lagi prinsipnya kita dukung Kemenag selama tadi untuk konsolidasi data tidak menambah ribet, dan tidak menambah biaya," jelasnya.

Kendati demikian, Sodik berharap kebijakan tersebut kedepannya tidak akan didukung oleh APBN, walaupun saat ini diduga akan didukung penuh.  Dia menyarankan kepada Kemenag untuk tidak menambah anggaran supaya lebih efisien.

"Tapi bisa jadi tahun ini saja disediakan oleh APBN. Dan ke depannya itu tidak didukung lagi oleh APBN. Tapi diserahkan ke yang mau nikah tapi yang tadi, kita desak Kemendag bekerja lebih efisien agar dengan harga yang sama atau beda sedikit tapi dapat dua kartu," tegasnya.

Seblumnya, Kementerian Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan akan menerbitkan kartu nikah pada akhir November ini. Dia menegaskan bahwa kartu nikah bukan untuk menggantikan buku nikah melainkan sebuah implikasi dari pengembangan sistem manajemen pernikahan.

"Keberadaan kartu nikah itu implikasi logis dari pengembangan sistem aplikasi manajemen pernikahan atau yang disebut Simkah. Kartu nikah bukan sebagai pengganti buku nikah. Buku nikah tetap terjaga dan tetap ada. Karena itu adalah dokumen resmi," ujarnya pada situs resmi Kementerian Agama, Selasa (13/11/2018).

BPN usul pemantau Internasional awasi Pilpres 2019
3 Gunung Indonesia terbaik yang cocok untuk pendaki pemula
Kubu Jokowi klaim paling sedikit langgar aturan kampanye
Siapa pelanggar kampanye terbanyak? Ini kata Bawaslu
Bukan hanya barang, Cina juga bikin Kota Paris versi KW
3 bulan kampanye Pemilu, Bawaslu catat 192 ribu pelanggaran
\
Palestina jadi isu penting agenda diplomasi Parlemen
Penyebab korupsi menurut ahli filsafat Islam
Tanggapi #Sandiwara Uno, PAN: TKN sebaiknya fokus pada kebijakan dan program
Fahri Hamzah setuju pembentukan Pansus KTP elektronik
PDI: BPN pindah ke Jateng justru membangunkan banteng tidur
Sandi dituding playing victim, BPN: Jangan langsung tuduh
Fitnah Jokowi PKI, BPN minta La Nyalla diproses polisi
Momen kampanye, pengamat ragu DPR segera revisi UU perkawinan
Fetching news ...