Parlemen Eropa minta AS batasi ekspor senjata ke Arab Saudi demi HAM

REPORTED BY: Insan Praditya

Parlemen Eropa minta AS batasi ekspor senjata ke Arab Saudi demi HAM Militan timur tengah menggunakan senjata asal Eropa dan AS

Parlemen Uni Eropa (UE) mengeluarkan seruan untuk mengontrol ekspor senjata guna menghindari pengabaian pelanggaran hak asasi manusia dan membiarkan senjata jatuh ke tangan yang salah.

"Parlemen Eropa memperingatkan bahwa negara-negara anggota telah secara sistematis gagal untuk menerapkan aturan UE ketika menjual senjata ke luar negeri, dan menyerukan sebuah mekanisme untuk menegakkan sanksi terhadap anggota Uni Eropa yang melanggar aturan," bunyi siaran pers yang dikeluarkan parlemen Uni Eropa, Kamis (15/11/2018).

Dokumen itu mengutip contoh spesifik mengambil langkah-langkah untuk memotong ekspor senjata ke Arab Saudi dan Amerika Serikat (AS). Itu dilakukan untuk memastikan bahwa senjata-senjata itu tidak diakuisisi oleh organisasi terlarang seperti kelompok militan Negara Islam, umumnya dikenal sebagai ISIS atau Daesh.

Dokumen itu menunjuk anggota parlemen yang mengatakan mereka terkejut dengan jumlah senjata dan amunisi buatan Uni Eropa yang ditemukan di tangan ISIS, di Suriah dan Irak. Para anggota parlemen menyoroti protokol Uni Eropa yang dirancang untuk mencegah senjata yang ditujukan untuk pelanggan yang sah yang kemudian ditransfer ke pelanggan terbatas, tetapi secara khusus menyerukan Bulgaria dan Rumania untuk tidak mengikuti mereka.

"Karena risiko yang terkait dengan penjualan tersebut, anggota parlemen mengatakan negara-negara anggota harus menolak transfer serupa di masa depan, terutama ke AS dan Arab Saudi," kata pernyataan itu.

Laporan Parlemen Eropa Rabu mengatakan para anggota legislatif memuji negara-negara seperti Jerman dan Belanda karena menangguhkan penjualan peralatan militernya ke Arab Saudi. Resolusi yang menegaskan penegakan kontrol ekspor senjata disetujui oleh 427 suara untuk 150, dengan 97 abstain.

"Ekspor senjata tidak menstabilkan negara atau wilayah asing, juga tidak membantu menciptakan perdamaian. Konflik memperkuat senjata," kata pelapor Sabine Losing dari Jerman.

"Di Yaman, senjata Eropa secara fundamental bertanggung jawab atas perang yang terjadi. Posisi Umum pada ekspor senjata harus dilaksanakan secara efektif. Itu termasuk, antara lain, mekanisme sanksi," imbuhnya.

Pada bulan Desember, Penelitian Persenjataan Konflik yang berbasis di Inggris merilis laporan yang menuduh AS dan Arab Saudi dengan sengaja melanggar aturan UE dengan membeli jumlah besar senjata dan amunisi Eropa. Keduanya kemudian secara diam-diam mengalihkan senjata dan amunisi itu ke aktor non-negara di Suriah tanpa memberi tahu para pemasok.

Penjualan ini dilaporkan dimungkinkan melalui kesepakatan antara anggota Eropa Timur Uni Eropa, serta AS dan Arab Saudi, keduanya memasok sebagian besar materi ini tanpa izin, tampaknya untuk pasukan oposisi Suriah, laporan 2017 menemukan.

"Persediaan material ke dalam konflik Suriah dari pihak asing - terutama Amerika Serikat dan Arab Saudi - secara tidak langsung telah memungkinkan ISIS untuk memperoleh sejumlah besar amunisi anti-kendaraan lapis baja," sambung laporan itu.

Arab Saudi, yang telah mengundang kecaman atas tuduhan kejahatan perang yang dilakukan di tengah perang saudara Yaman terhadap kelompok Houthi, juga merupakan mitra ekspor senjata AS. Presiden Donald Trump berada di bawah tekanan tinggi untuk membatasi bantuan militer ini setelah peran kerajaan dalam pembunuhan jurnalis Arab Saudi Jamal Khashoggi di kedutaan Riyadh di Istanbul.

Di luar Arab Saudi, Institut Riset Perdamaian Internasional Stockholm menemukan tahun lalu bahwa 49 persen penjualan senjata AS di luar negeri pergi ke Timur Tengah.

BPN usul pemantau Internasional awasi Pilpres 2019
3 Gunung Indonesia terbaik yang cocok untuk pendaki pemula
Kubu Jokowi klaim paling sedikit langgar aturan kampanye
Siapa pelanggar kampanye terbanyak? Ini kata Bawaslu
Bukan hanya barang, Cina juga bikin Kota Paris versi KW
3 bulan kampanye Pemilu, Bawaslu catat 192 ribu pelanggaran
\
Palestina jadi isu penting agenda diplomasi Parlemen
Penyebab korupsi menurut ahli filsafat Islam
Tanggapi #Sandiwara Uno, PAN: TKN sebaiknya fokus pada kebijakan dan program
Fahri Hamzah setuju pembentukan Pansus KTP elektronik
PDI: BPN pindah ke Jateng justru membangunkan banteng tidur
Sandi dituding playing victim, BPN: Jangan langsung tuduh
Fitnah Jokowi PKI, BPN minta La Nyalla diproses polisi
Momen kampanye, pengamat ragu DPR segera revisi UU perkawinan
Fetching news ...