Mendagri: Penjualan blanko e-KTP murni tindak kejahatan

REPORTED BY: Insan Praditya

Mendagri: Penjualan blanko e-KTP murni tindak kejahatan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan penjualan blangko KTP elektronik murni karena tindak kejahatan dan bukan masalah sistem keamanan yang jebol. Ia mengatakan pihaknya sudah melacak penjual blangko KTP elektronik di Toko Online dan menemukan pelakunya.

"Tidak benar ada pemberitaan bahwa sistem jebol itu, tidak. Setelah kita lacak baik di toko online termasuk orangnya ketemu bahwa si anak yang menjual ini mencuri blanko KTP Elektronik punya ayahnya. Ayahnya kebetulan Kepala Dinas Dukcapil di Lampung," kata Tjahjo saat ditemui wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (06/12/2018).

Tjahjo mengatakan pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, tetapi data pada KTP elektronik tersebut tidak jebol.

"Karena udah terdata lengkap, ayahnya udah ketangkep, anaknya udah ketangkep. Pak Dirjen juga lapor ke kepolisian. Jadi, kalau terkait dengan data sampai jebol, tidak ada, murni kejahatan," ujarnya.

Senada dengan itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan sejak dilaporkan oleh media terjadi penjualan blangko KTP elektronik di toko online, pihaknya langsung berkoordinasi dengan toko online tersebut untuk mendapatkan data pelaku.

"Terlacak bahwa blanko ini  berasal dari kabupaten Tulangbawang, Lampung. Kami tahu blanko ini kami berikan ke daerah itu tanggal 13 maret karena setiap kami memberikan ke daerah itu terdata lengkap sekali, chip nomor berapa, kotak nomor berapa, ke daerah mana. Jadi, kalau ada orang menyebarluaskan blanko secara tidak bertanggung jawab, cepat sekali kami melacaknya," jelasnya.

Selanjutnya, Zudan mengatakan penjual atau yang mendistribusikan KTP elektronik akan terjerat Undang-undang Adminduk. Oleh karena itu, ia mengimbau toko online tidak memfasilitasi mereka yang menjual blanko KTP elektronik.

"Sanksi tadi sesuai dengan UU Adminduk siapa pun yang menjual mendistribusikan KTP elektronik melawan hukum, sanksinya menyimak pidana 10 tahun dan denda satu miliar. Oleh karena itu, saya minta toko online itu berhentilah memfasilitasi ini karena penegak hukum akan bertindak keras," pungkasnya.

Sebelumnya, blangko Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli dengan label resmi dari pemerintah beredar diperjualbelikan di pasar dan di toko online. KTP elektronik dijual dengan harga bervariasi mulai dari Rp100.000 hingga Rp200.00. Saat ini Kemendagri sudah menangkap pelaku dan masih menelusuri pihak lain yang menjual KTP elektronik.

BPN usul pemantau Internasional awasi Pilpres 2019
3 Gunung Indonesia terbaik yang cocok untuk pendaki pemula
Kubu Jokowi klaim paling sedikit langgar aturan kampanye
Siapa pelanggar kampanye terbanyak? Ini kata Bawaslu
Bukan hanya barang, Cina juga bikin Kota Paris versi KW
3 bulan kampanye Pemilu, Bawaslu catat 192 ribu pelanggaran
\
Palestina jadi isu penting agenda diplomasi Parlemen
Penyebab korupsi menurut ahli filsafat Islam
Tanggapi #Sandiwara Uno, PAN: TKN sebaiknya fokus pada kebijakan dan program
Fahri Hamzah setuju pembentukan Pansus KTP elektronik
PDI: BPN pindah ke Jateng justru membangunkan banteng tidur
Sandi dituding playing victim, BPN: Jangan langsung tuduh
Fitnah Jokowi PKI, BPN minta La Nyalla diproses polisi
Momen kampanye, pengamat ragu DPR segera revisi UU perkawinan
Fetching news ...