PKB prioritaskan honorer ketimbang kenaikan gaji PNS

REPORTED BY: Insan Praditya

PKB prioritaskan honorer ketimbang kenaikan gaji PNS Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan mengatakan partainya lebih memprioritaskan nasib guru honorer Kategori 2 (K2), daripada kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebab, menurutnya guru honorer K2 yang berumur 35 tahun keatas sudah puluhan tahun mengabdi hingga mengajar ke desa-desa, tetapi nasibnya tidak jelas.

"Pada dasarnya itu kebijakan pemerintah, tapi kami PKB malah kita prioritaskan K2, K2 yang para kontrak yang umurnya 35 tahun keatas itu harus didahulukan karena pengabdiannya udah belasan tahun puluhan tahun, dan mereka pengabdiannya sudah ke desa-desa," kata Daniel saat ditemui wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Daniel mengatakan guru honorer, ahli pertanian hingga pekerja medis yang masuk ke desa-desa terpencil harusnya lebih diprioritaskan pemerintah. Namun, Ia mengatakan keputusan itu diserahkan kepada pemerintah.

"Nah kalau setelah itu diselesaikan lalu anggaran cukup? Ya itu kita serahkan ke pemerintah. dan tentu di komisi lain tapi bagi kami prioritaskan dulu kontraktual yang sudah lebih belasan puluhan tahun mengabdi sampai ke desa-desa tetapi nasibnya tidak jelas," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) sebesar 5% mulai awal tahun 2019. Menurut Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan alasan kenaikan gaji tersebut untuk menyeimbangkan kondisi ekonomi saat ini dan mengingat gaji PNS tiga tahun terakhir tak mengalami kenaikan.

"Ini mengadopt inflasi, kan kenaikan (gaji) hanya 5%. Sedangkan inflasi tiga tahun ini 3%, 3%, 3% tapi pemerintah ambil kebijakan ya cukup 5% saja tahun ini," kata Askolani beberapa waktu yang lalu.

Selanjutnya, Askolani mengatakan keputusan kenaikan gaji PNS yang rencananya dimulai bulan Januari 2019 ini berdasarkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, tidak ada kenaikan gaji tiga tahun terakhir.

"Belanja pegawai kita tuh sangat dinamis melihat kondisi kebijakan dan kemampuan fiskal kita. Di dalam tiga tahun ke belakang kita tak pernah naikkan gaji pokok lagi, kita lebih ke beri tunjangan, gaji ke-13, dan dalam dua tahun ini dalam bentuk THR," pungkasnya.

 

 

Jokowi pilih kostum khusus saat debat dengan Prabowo
Demokrat nilai pembentukan TGPF Novel sarat kepentingan politik Jokowi
Fahri Hamzah: Debat pilpres jangan seperti lomba cerdas cermat
Jelang debat, Zulkifli Hasan sarankan Prabowo-Sandi santai-santai
Rizal Ramli tak percaya lembaga survei
Ignasius Jonan mangkir, DPR kecewa
Anggota DPR banyak tak lapor harta kekayaan, ini kata sang Ketua
Polemik pembangunan tol, Fahri Hamzah: itu tol punya swasta
TKN pertimbangkan gelar pidato kebangsaan ala Jokowi
Arus modal masuk berpotensi buat IHSG naik hari ini
Kemendikbud tak ingin ada sekolah favorit
Ini tiga ciri pemerintahan Jokowi otoriter menurut Amien Rais
 Lagu Jogja Istimewa dijiplak pendukung Prabowo, Ini respons Kubu Jokowi
PKS nilai pidato Prabowo tepis anggapan pesimisme
Kubu Prabowo minta KPK periksa Tjahjo Kumolo terkait kasus Meikarta
Fetching news ...