News

Golkar ngotot daftarkan caleg mantan napi korupsi

REPORTED BY: Siti Dzakiyyah

Golkar ngotot daftarkan caleg mantan napi korupsi "Memang keduanya agak sulit partai untuk bisa mencoret, karena memang keduanya adalah Nurlip ketua DPD Golkar Provinsi Aceh, sementara Pak Iqbal Ketua Harian Golkar di Jawa Tengah," - Ace Hasan

Partai Golongan Karya (Golkar) tetap mendaftarkan caleg mantan narapidana korupsi di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Meskipun aturan PKPU sudah melarang mantan terpidana korupsi untuk maju di Pileg, Golkar memiliki alasan khusus untuk tetap mendaftarkan caleg mantan terpidana korupsi tersebut.

Ketua DPP Golkar Ace Hasan mengakui ada dua caleg yang diusung Golkar di Pileg 2019. Dua caleg tersebut adalah TM Nurlif dan M. Iqbal Wibisono. 

"Ya memang nama TM Nurlif dan M Iqbal Wibisono itu masuk di dalam dafar bacaleg dari Partai Golkar. Kalau Pak Iqbal di Jawa Tengah dan Pak Nurlip di Aceh," kata Ace di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/07/2018).

Ace juga mengungkapkan partainya sulit untuk mencoret dua nama itu karena TM Nurlip dan Iqbal Wibisono merupakan dua petinggi di Partai Golkar.

"Memang keduanya agak sulit partai untuk bisa mencoret, karena memang keduanya adalah Nurlip ketua DPD Golkar Provinsi Aceh, sementara Pak Iqbal Ketua Harian Golkar di Jawa Tengah," lanjut Ace.

Ace juga mengatakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) belum mengikat. Saat ini peraturan tersebut masih dalam proses gugatan ke Mahkamah Agung. Sehingga, partainya berani untuk mencalonkan mantan terpidana korupsi di Pileg mendatang.

"Dalam kesepakatan rapat pimpinan DPR dengan KPU, menyatakan bahwa proses apa yang menjadi PKPU itu silahkan berjalan, tapi hak setiap warga negara mengajukan Judicial Review kepada MA terhadap PKPU itu tetap juga akan berjalan, jadi partai mempersilahkan bersangkutan mencalonkan diri," tutup Ace.

Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI terus memantau tahapan pendaftaran calon anggota legislatif di berbagai tingkatan.  Apabila ditemukan partai politik menyerahkan daftar caleg tidak sesuai aturan, maka lembaga pengawas Pemilu itu akan menindaklanjuti. Hal ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI, Abhan, Kamis (19/07/2018).

"Kalau ditemukan kami akan tindak lanjuti," ujar Ketua Bawaslu RI, Abhan, Kamis (19/7/2018).

Dia menjelaskan, pengawasan dilakukan meliputi proses verifikasi dan tahapan perbaikan pada proses Daftar Caleg Sementara (DCS) dan Daftar Caleg Tetap (DCT). Untuk tindaklanjut temuan akan dilakukan setelah penetapan DCT.

"Kami melihat nanti setelah ini ada di KPU. Kan menetapkan," katanya.

KPU RI sudah menetapkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Salah satu aturan mengenai larangan mantan narapidana kasus korupsi mendaftarkan diri sebagai caleg di berbagai tingkatan.

Rizal Ramli sebut mobil Esemka alat politik Jokowi
Rizal Ramli: Jokowi impor pangan ugal-ugalan
Pidato Prabowo disebut klise, BPN samakan Prabowo dengan Bung Karno
Amerika Serikat rugi Rp38 triliun
Sempat ditolak, Prabowo akhirnya shalat jumat
Kedengkian terhadap mantan picu impotensi
TKN: Jokowi sudah persiapkan jurus hadapi debat kedua
PSI minta kubu Prabowo klarifikasi soal tudingan Jokowi pakai konsultan asing
Kubu Jokowi nilai Prabowo cari panggung
TKN nilai tak masalah menteri bantu Jokowi susun materi debat
Simulasi Prabowo menang di 12 daerah dinilai hanya kipasan angin surga
Aktivis lingkungan nilai Jokowi komitmen kelola SDA untuk rakyat
Gubernur Enembe tak bersalah, warga Papua desak KPK minta maaf
PSI nilai manuver politik oposisi soal tudingan konsultan asing terlalu bodoh
Kubu Jokowi: Kemenangan di Jawa Barat jadi barometer suara nasional
Fetching news ...