Ideas

Anggota DPR banyak tak lapor harta kekayaan, ini kata sang Ketua

REPORTED BY: Insan Praditya

Anggota DPR banyak tak lapor harta kekayaan, ini kata sang Ketua Ketua DPR RI Bambang Soesatyo

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan DPR  menduga anggotanya banyak yang belum melaporkan harta kekayaan, karena masih pada awal tahun. Ketua DPR mengatakan bahwa lembaganya sudah membuka kantor perwakilan sekretariat untuk membantu setiap anggota memperbaiki Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Kalau tahun ini belum untuk pelaporan, mungkin karena baru awal tahun. Kita sendiri sudah buka kantor perwakilan sekretariat untuk membantu anggota DPR untuk memperbaiki LHKPN-nya setiap tahun," kata Bambang saat ditemui wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (15/01/2019).

Bambang mengatakan beberapa anggota biasanya mengikuti aturan Undang-undang Pelaporan LHKPN, yang biasanya dilaporkan pada awal dan akhir masa jabatan. Ia mengatakan pengisian LHKPN online harusnya memudahkan anggota DPR.

"Nah sekarang pelaporannya sudah elektronik, sudah online, maka sebetulnya anggota bisa meluangkan waktu beberapa menit melalui kantor perwakilan KPK karena hanya memperbaiki saja, nggak rumit," ujarnya.

Bambang mengatakan sedikitnya anggota yang melaporkan harta kekayaan, mungkin sedang kejar target tugas-tugas di DPR. Sebagai pimpinan DPR, Ia mengingatkan anggotanya untuk melaporkan harta kekayaannya.

"Kasihlah waktu untuk selesai reses tahun baru untuk kejar target legislasi, kerja kerja DPR. Tugas kita adalah mengingatkan kepada kawan-kawan untuk perbaiki laporan, termasuk kepada anggota yang merasa tidak ada perubahan dalam asetnya. Mungkin beberapa orang merasa dalam setahun tidak ada penambahan aset," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) DPR. LHKPN DPR hanya 21,42 persen dari total 536 orang yang wajib lapor atau hanya 114 orang, artinya masih ada 422 anggota DPR yang belum melaporkan kekayaannya.

Padahal untuk memudahkan anggota DPR melaporkan harta kekayaannya, KPK sudah menyediakan sistem online. Namun, saat sistem manual berubah menjadi sistem online, tingkat kepatuhan DPR untuk melaporkan LHKPN menjadi rendah.

Rizal Ramli sebut mobil Esemka alat politik Jokowi
Rizal Ramli: Jokowi impor pangan ugal-ugalan
Pidato Prabowo disebut klise, BPN samakan Prabowo dengan Bung Karno
Amerika Serikat rugi Rp38 triliun
Sempat ditolak, Prabowo akhirnya shalat jumat
Kedengkian terhadap mantan picu impotensi
TKN: Jokowi sudah persiapkan jurus hadapi debat kedua
PSI minta kubu Prabowo klarifikasi soal tudingan Jokowi pakai konsultan asing
Kubu Jokowi nilai Prabowo cari panggung
TKN nilai tak masalah menteri bantu Jokowi susun materi debat
Simulasi Prabowo menang di 12 daerah dinilai hanya kipasan angin surga
Aktivis lingkungan nilai Jokowi komitmen kelola SDA untuk rakyat
Gubernur Enembe tak bersalah, warga Papua desak KPK minta maaf
PSI nilai manuver politik oposisi soal tudingan konsultan asing terlalu bodoh
Kubu Jokowi: Kemenangan di Jawa Barat jadi barometer suara nasional
Fetching news ...