Legislator minta pemerintah tingkatkan layanan penyandang disabilitas

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Legislator minta pemerintah tingkatkan layanan penyandang disabilitas

Anggota Komisi VIII DPR RI, Bambang Budi Santoso meminta pemerintah melakukan langkah-langkah strategis untuk memberikan perhatian lebih kepada penyandang disabilitas, khususnya terkait penyediaan fasilitas publik yang ramah kepada mereka.

"Pembinaan, rehabilitasi medis dan pelatihan berbagai keterampilan sangat penting sebagai bekal mereka untuk dapat hidup mandiri. Akan tetapi, yang juga tak kalah penting adalah menyiapkan sarana dan prasarana umum yang ramah untuk mereka," kata Bambang di Jakarta, Jumat (19/10/2018). 

Bambang mengingatkan, di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah, kebutuhan penyandang disabilitas harus menjadi perhatian supaya mereka dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan lebih mudah.

“Contoh di depan mata, misalnya, jangan membangun trotoar yang tidak dapat dilalui mereka yang menggunakan kursi roda. Sejumlah trotoar memang sudah bagus, tapi dipasang besi penghalang. Alasannya, supaya motor tidak naik, tapi ini sekaligus yang pakai kursi roda tidak bisa jalan. Penegakan disiplin jangan menghambat para penyandang disabilitas untuk mengakses fasilitas publik,” ujarnya.

Bambang menyatakan penyediaan fasilitas publik untuk penyandang disabilitas adalah bagian dari pemenuhan Hak Asasi Manusia  (HAM).

“Ini adalah salah satu amanat Reformasi. HAM bagi penyandang disabilitas masih kerap diabaikan, dijadikan sebagai obyek,” katanya.

Oleh sebab itu, Bambang menyerukan perubahan paradigma dalam melihat penyandang disabilitas tersebut.

“Guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang mandiri dan tanpa diskriminasi, maka diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Di sini sangat membutuhkan peran pemerintah,” katanya.

Mengacu kepada UU No.4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, Bambang menjelaskan bahwa penyandang cacat didefinisikan sebagai setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.  

“Memfasilitasi mereka semua adalah amanat undang-undang. Jika tidak difasilitasi, mereka akan sulit bergerak. Akibatnya, mereka sulit berkarya dan terhambat untuk maju. Mulai dari sarana transportasi, gedung, pendidikan dan pelatihan, dan semua fasilitas publik lainnya yang dapat diakses orang umum, seharusnya bisa digunakan oleh penyandang disabilitas,” pungkas politisi PAN itu.

Kubu Prabowo nilai kubu Jokowi sering serang dengan isu-isu aneh
Prabowo-Sandi tiga kali minta maaf, PSI : Mesti taubat dan hijrah
Irlandia selidiki pengakuan tiga pilot yang lihat piring terbang
PDI sebut 'poster Jokowi raja' jurus baru kampanye hitam
Mahathir Mohamad temui Vladimir Putin bahas jet tempur
Fahri Hamzah resmikan program magang ke Jepang
Sri waspadai penguatan dolar dan harga minyak
Akar kecanduan air rebusan pembalut
Korban kekerasan seksual di institusi pendidikan jauh dari keadilan
TKD Jabar: Suara Jokowi-Ma'ruf di Priangan Barat dan Priangan Timur masih lemah
DPR desak Kemenag efisienkan pembuatan kartu nikah
Ma'ruf Amin: Masyarakat salah paham soal orang buta dan budek
Demokrat sepakat dengan Sandiaga soal genderuwo ekonomi di pemerintahan Jokowi
Kubu Prabowo sebut penurunan kemiskinan Jokowi kalah dengan Megawati dan Gusdur
DPR nilai sudah seharusnya standar nilai CPNS tinggi
Fetching news ...