Jokowi minta percepat pembangunan rumah untuk 1,58 juta PNS

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Jokowi minta percepat pembangunan rumah untuk 1,58 juta PNS

Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran terkait hari ini menggelar rapat terbatas untuk membahas upaya penyediaan rumah bagi 1.580.000 ASN, TNI, dan Polri. Pembahasan hal itu merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik.

"Kita akan konsentrasi pada upaya percepatan penyediaan rumah yang layak bagi 945 ribu ASN, 275 ribu prajurit TNI, dan 360 ribu anggota Polri," kata Presiden dalam arahannya di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 7 November 2018.

Kepala Negara berharap, selain untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi para aparatur negara, kebijakan penyediaan perumahan ini juga menimbulkan efek berganda bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

"Tujuannya jelas agar ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri semakin konsentrasi dalam bekerja. Selain itu juga memberikan efek ganda untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang muncul dari berbagai kegiatan dalam program percepatan pembangunan perumahan ini," tandas Presiden, seperti dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Pers, Protokol dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Sebelumnya, dalam rapat terbatas pada 16 April 2018, Jokowi sempat menyinggung jajarannya untuk turut memperhatikan kebutuhan perumahan yang layak bagi para abdi negara.

Kali ini, Presiden meminta laporan detail dari jajarannya mengenai perkembangan dan proses penyiapan lahan untuk menjalankan kebijakan ini. Sejumlah aspek seperti model pembiayaan juga menjadi pembahasan pemerintah.

Kubu Prabowo nilai kubu Jokowi sering serang dengan isu-isu aneh
Prabowo-Sandi tiga kali minta maaf, PSI : Mesti taubat dan hijrah
Irlandia selidiki pengakuan tiga pilot yang lihat piring terbang
PDI sebut 'poster Jokowi raja' jurus baru kampanye hitam
Mahathir Mohamad temui Vladimir Putin bahas jet tempur
Fahri Hamzah resmikan program magang ke Jepang
Sri waspadai penguatan dolar dan harga minyak
Akar kecanduan air rebusan pembalut
Korban kekerasan seksual di institusi pendidikan jauh dari keadilan
TKD Jabar: Suara Jokowi-Ma'ruf di Priangan Barat dan Priangan Timur masih lemah
DPR desak Kemenag efisienkan pembuatan kartu nikah
Ma'ruf Amin: Masyarakat salah paham soal orang buta dan budek
Demokrat sepakat dengan Sandiaga soal genderuwo ekonomi di pemerintahan Jokowi
Kubu Prabowo sebut penurunan kemiskinan Jokowi kalah dengan Megawati dan Gusdur
DPR nilai sudah seharusnya standar nilai CPNS tinggi
Fetching news ...