Korban kekerasan seksual di institusi pendidikan jauh dari keadilan

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Korban kekerasan seksual di institusi pendidikan jauh dari keadilan "Perempuan korban kekerasan seksual di institusi pendidikan masih jauh dari akses keadilan." - Andi Misbahul Pratiwi.

Feminis Andi Misbahul Pratiwi menilai perempuan korban kekerasan seksual di institusi pendidikan masih jauh dari akses keadilan. Hal tersebut tampak dari cara UGM (Universitas Gadjah Mada) menangani kasus pelecehan seksual yang belakangan menjadi pembicaraan media.

“Data Perempuan Mahardhika tahun 2015 menyebut 20 kampus utama di Pulau Jawa tidak memiliki mekanisme penanganan yang sistematis untuk merespons pelecehan maupun kekerasan seksual. Akibatnya, perempuan korban kekerasan seksual di institusi pendidikan masih jauh dari akses keadilan,” katanya dalam pernyataan di Jakarta, Selasa (13/11/2018).

Redaktur Jurnal Perempuan itu menyayangkan cara penyelesaian kasus kekerasan seksual yang menimpa korban Agni.

“Institusi pendidikan yang diharapkan dapat berpihak pada korban, justru menganggap kasus kekerasan seksual sebagai pelanggaran ringan,” katanya.

Andi menilai sanksi yang ringan selain mengingkari rasa keadilan korban juga berpotensi memunculkan korban-korban baru.

“Pemakluman atas tindakan pelaku sebagai perbuatan 'khilaf' mewujud dalam pemberian sanksi yang tidak berpihak pada hak-hak korban,” katanya.

Pelecehan seksual di UGM

Horor yang menimpa mahasiswi, sebut saja Agni, menjadi perhatian publik usai lembaga pers mahasiswa UGM menuliskan kasusnya dalam artikel berjudul “Nalar Pincang UGM atas Kasus Perkosaan.”

Agni adalah seorang mahasiswa Fisipol angkatan 2014. Ia mengikuti program KKN ke Pulau Seram, Maluku pada bulan Juni 2017. Dirinya mengambil program KKN antarsemester yang berada dalam rentang bulan Juni hingga Agustus. Saat KKN, Agni mengalami kekerasan seksual oleh teman satu timnya sendiri, Hardika Saputra (HS), mahasiswa Fakultas Teknik UGM.

Dalam laporannya, Agni mengaku dilecehkan secara seksual oleh Hardika. Akan tetapi, pihak UGM yang menangani KKN kala itu justru untuk memberi sanksi kepada Agni dan HS. Mereka menilai bahwa baik Agni maupun HS sama-sama berkontribusi pada terjadinya peristiwa tersebut.

Menurut pengakuan Agni, dosen pembimbing KKN memintanya untuk menerima pengalaman tersebut dan melupakannya. Lagi pula, sang dosen turut merasa malu kepada warga di sana karena kabar tersebut telanjur menyebar ke masyarakat di sana. Tidak hanya itu, Agni juga mengatakan bahwa dirinya sempat diminta untuk bertobat atas perbuatannya.

Apesnya, Agni mendapat nilai C, satu-satunya mahasiswa yang mendapat nilai dengan bentuk mirip sepatu kuda tersebut. Bahkan saat menarik HS dari tim KKN, alasan dosen pembimbing kepada coordinator wilayah adalah karena pelaku tidak diterima oleh teman-teman, bukan disebut telah melakukan pelecehan seksual. HS pun ditarik dari lokasi KKN dan kembali ke Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 2017.

Oleh pihak UGM kala itu, HS tidak dapat dikeluarkan karena sanksi DO harus melalui prosedur pengajuan aduan ke komite etik UGM. Sementara itu, kasus kekerasan seksual yang dialami Agni dianggap bukan termasuk pelanggaran berat sehingga tidak perlu penanganan yang serius.

Alasannya mengacu pada Keputusan Rektor UGM No. 1699/UN1.P/SK/HUKOR/2016 tentang Pedoman Pelecehan di Lingkungan UGM. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa insiden pelecehan yang berkaitan dengan lebih dari satu departemen akan dibentuk tim investigasi untuk menyelidiki kasus. Mengingat HS berasal dari Fakultas Teknik dan Agni dari Fisipol, maka penyelesaian kasus tersebut seharusnya memang melibatkan tim investigasi.

Agni juga mengaku sempat dinasehati supaya tidak usah melibatkan tim investigasi atau bahkan polisi karena prosesnya akan lebih menyakitkan.

Kasus Agni tidak dianggap perkosaan karena tidak ada penetrasi penis ke vagina. Agni mengaku bahwa HS memasukkan jari ke alat kelaminnya sambil memaksa tangannya untuk memegang alat kemaluan HS. Agni juga mengaku ditindih dan diremas payudaranya oleh pelaku.

BPN usul pemantau Internasional awasi Pilpres 2019
3 Gunung Indonesia terbaik yang cocok untuk pendaki pemula
Kubu Jokowi klaim paling sedikit langgar aturan kampanye
Siapa pelanggar kampanye terbanyak? Ini kata Bawaslu
Bukan hanya barang, Cina juga bikin Kota Paris versi KW
3 bulan kampanye Pemilu, Bawaslu catat 192 ribu pelanggaran
\
Palestina jadi isu penting agenda diplomasi Parlemen
Penyebab korupsi menurut ahli filsafat Islam
Tanggapi #Sandiwara Uno, PAN: TKN sebaiknya fokus pada kebijakan dan program
Fahri Hamzah setuju pembentukan Pansus KTP elektronik
PDI: BPN pindah ke Jateng justru membangunkan banteng tidur
Sandi dituding playing victim, BPN: Jangan langsung tuduh
Fitnah Jokowi PKI, BPN minta La Nyalla diproses polisi
Momen kampanye, pengamat ragu DPR segera revisi UU perkawinan
Fetching news ...