Demokrat nilai pembentukan TGPF Novel sarat kepentingan politik Jokowi

REPORTED BY: Insan Praditya

Demokrat nilai pembentukan TGPF Novel sarat kepentingan politik Jokowi Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Rachland Nasidik

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Rachland Nasidik menilai Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Novel Baswedan sengaja dibentuk untuk mendukung kepentingan politik Jokowi jelang debat pilpres 2019. 

Hal itu karena terlihat seakan-akan Jokowi menuntaskan kasus tersebut, namun sampai saat ini tidak ada bukti yang cukup kuat untuk mengungkap siapa dalang dibalik penyiraman air keras yang dialami Novel Baswedan.

"Tim Gabungan Kasus Novel ini dibuat khusus agar pas dengan kepentingan politik Jokowi dalam Pemilu dan debat besok," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (16/01/2019).

"Tim ini bukan hanya akan mengeluarkan kasus Novel dari daftar kesalahan Jokowi dalam urusan perlindungan HAM. Ia juga memberi kesan seolah Jokowi bertekad menuntaskan kasus Novel," tambahnya.

Lebih lanjut, Rachland mempertanyakan perihal tugas pokok Komnas HAM. Menurutnya, Komnas HAM sudah keluar jalur dari tugasnya karena seharusnya lembaga tersebut dibentuk untuk menegur kepada presiden jika masih ada kasus pelanggaran HAM yang belum terungkap.

"Karena menilai tak cukup lalu komnas mendesak Kapolri ambil alih dengan membentuk Tim Gabungan: tidakkah itu sebenarnya pekerjaan Kompolnas? 
Tugas Komnas HAM itu menggebrak meja Presiden,bukan meja Kapolri," jelasnya.

Tidak hanya itu, Dia menilai jika pembentukan TGPF gagal dalam menuntaskan kasus, sudah dipastikan Jokowi akan lepas tangan dari tugas pokoknya dan menyalahkan Polri atas kasus yang tak selesai itu.

"Namun, bila tim ini gagal atau tak selesai, Jokowi tinggal menyalahkan polisi. Lalu menegaskan: "Itu tak ada hubungan dengan saya. Tim itu dibentuk atas rekomendasi Komnas HAM, bukan saya"," katanya sembari meniru ucapan Jokowi," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan,  Kepala divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Irjen M Iqbal mengatakan surat perintah atas pembentukan TGPF berdasarkan rekomendasi dari Komnas HAM sudah pernah dilayangkan.

Pada surat itu, Komnas HAM meminta segera dibentuk tim gabungan yang terdiri dari unsur internal dan eksternal kepolisian untuk mencari fakta dan mengungkap kasus penyerangan terhadap Novel, secara cepat dan efektif sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Surat perintah tersebut adalah menindaklanjuti rekomendasi tim Komnas HAM dalam perkara Novel Baswedan," kata Iqbal di Mabes Polri, Jumat (11/01/2019)

"Surat perintah tim gabungan untuk kasus Novel Baswedan berlaku untuk enam bulan," imbuhnya.

Rizal Ramli sebut mobil Esemka alat politik Jokowi
Rizal Ramli: Jokowi impor pangan ugal-ugalan
Pidato Prabowo disebut klise, BPN samakan Prabowo dengan Bung Karno
Amerika Serikat rugi Rp38 triliun
Sempat ditolak, Prabowo akhirnya shalat jumat
Kedengkian terhadap mantan picu impotensi
TKN: Jokowi sudah persiapkan jurus hadapi debat kedua
PSI minta kubu Prabowo klarifikasi soal tudingan Jokowi pakai konsultan asing
Kubu Jokowi nilai Prabowo cari panggung
TKN nilai tak masalah menteri bantu Jokowi susun materi debat
Simulasi Prabowo menang di 12 daerah dinilai hanya kipasan angin surga
Aktivis lingkungan nilai Jokowi komitmen kelola SDA untuk rakyat
Gubernur Enembe tak bersalah, warga Papua desak KPK minta maaf
PSI nilai manuver politik oposisi soal tudingan konsultan asing terlalu bodoh
Kubu Jokowi: Kemenangan di Jawa Barat jadi barometer suara nasional
Fetching news ...