Mendagri imbau ASN sosialisasikan partisipasi Pemilu ke masyarakat

REPORTED BY: Insan Praditya

Mendagri imbau ASN sosialisasikan partisipasi Pemilu ke masyarakat Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengimbau seluruh Humas Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mensosialisasikan masyarakat agar idatang ke TPS untuk kut berpartisipasi dalam pemilihan umum (pemilu) 2019. 

Hal itu diinstruksikannya untuk mencegah kecenderungan masyarakat untuk tidak memilih pemimpin di pesta demokrasi tersebut, sehingga masyarakat dapat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sudah disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Tugas humas menyampaikan hak suara dijaga WNI untuk bisa hadir di TPS, di tingkat partisipasi, sangat penting mementingkan proses pilpres yang akan datang. Kita terus kampanye untuk menggerakkan masyarakat di daerah untuk mau datang ke TPS,"  katanya di Rakornas Bidang Kehumasan dan Hukum se-Indonesia, di Hotel Bidakara, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (11/02/2019). 

Lebih lanjut, Tjahjo mengatakan peran kepala daerah juga berfungsi untuk menjadi juru bicara yang baik dalam mensosialisasikan pemilihan umum. Hal ini berlaku baik untuk pileg maupun pilpres 2019.

"Ingin menegaskan bahwa humas di daerah jangan hanya meliput berita kegiatan kepala daerah, tapi harus bisa jadi juru bicara, baik pemerintah pusat dan daerah siapa pun prisiden, siapa pun gubernurnya wajib untuk menyuarakan apa yang dikerjakan oleh pemerintah," kata Tjahjo.

Tjahjo mengatakan dalam Rakornas bidang kehumasan dan hukum ini terdapat 514 humas dan 34 biro humas Indonesia di tingkat provinsi. Selain itu, Tjahjo juga berpesan pada biro hukum agar memberikan masukan untuk kepala daerah terkait APBD. 

"Dengan biro hukum harus memberikan masukan yang detil baik diminta atau tidak diminta kepada pengguna anggaran khususnya yang terkait tentang perencanaan anggaran dan lingkungan hidup," jelasnya.

Jadi siapapun walikota, bupati, gubernur, harus diberikan masukan-masukan sebelum teken kontrak dengan DPRD menyangkut APBD. Masalah anggaran yang harus kita lebih fokus dan tertib," tutupnya.

Rizal Ramli sebut mobil Esemka alat politik Jokowi
Rizal Ramli: Jokowi impor pangan ugal-ugalan
Pidato Prabowo disebut klise, BPN samakan Prabowo dengan Bung Karno
Amerika Serikat rugi Rp38 triliun
Sempat ditolak, Prabowo akhirnya shalat jumat
Kedengkian terhadap mantan picu impotensi
TKN: Jokowi sudah persiapkan jurus hadapi debat kedua
PSI minta kubu Prabowo klarifikasi soal tudingan Jokowi pakai konsultan asing
Kubu Jokowi nilai Prabowo cari panggung
TKN nilai tak masalah menteri bantu Jokowi susun materi debat
Simulasi Prabowo menang di 12 daerah dinilai hanya kipasan angin surga
Aktivis lingkungan nilai Jokowi komitmen kelola SDA untuk rakyat
Gubernur Enembe tak bersalah, warga Papua desak KPK minta maaf
PSI nilai manuver politik oposisi soal tudingan konsultan asing terlalu bodoh
Kubu Jokowi: Kemenangan di Jawa Barat jadi barometer suara nasional
Fetching news ...